IISIA : DUA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN SATU PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN MEMPERBURUK KONDISI YANG DIHADAPI INDUSTRI BAJA NASIONAL DI TENGAH MEMBANJIRNYA IMPORTASI BAJA

IISIA : DUA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN SATU PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN MEMPERBURUK KONDISI YANG DIHADAPI INDUSTRI BAJA NASIONAL DI TENGAH MEMBANJIRNYA IMPORTASI BAJA

Lembarberita.co.id, CilegonDi tengah belum efektifnya implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (Permendag 110/2018) untuk mengendalikan importasi produk baja yang masuk ke Indonesia, produsen baja nasional dikejutkan dengan terbitnya tiga (3) Peraturan Menteri yang dipandang akan memperburuk kondisi yang dihadapi industri baja nasional.

Ketiga Peraturan Menteri tersebut diantaranya adalah dua Peraturan Menteri Perindustrian dan satu Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan-peraturan baru ini dikeluarkan pada dua (2) hari sebelum masa jabatan Menteri berakhir. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 (Permenperin 32/2019) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2019 (Permenperin 35/2019) tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Pengecualian Dari Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Besi/Baja dan Kabel secara Wajib yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Sedangkan untuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 tahun 2019 (Permendag 84/2019) Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri dikeluarkan pada 18 Oktober 2019 dan diundangkan pada 23 Oktober 2019.

Silmy Karim, Chairman Asosiasi Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menanggapi kebijakan-kebijakan tersebut. Menurutnya, ketiga peraturan tersebut dibuat dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian, tanpa prosedur yang tepat dan tidak melalui uji publik. “Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu mempertimbangkan waktu yang tepat dan persiapan yang optimal dengan memperhatikan kondisi yang saat ini dialami industri, khususnya industri baja sebagai salah satu industri dasar yang akan menyebabkan multiplier effect bagi industri-industri lainnya”, ujarnya.

Silmy menambahkan, ketiga aturan Menteri tersebut dikeluarkan pada masa akhir jabatannya, padahal Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahannya untuk tidak menerbitkan/mengeluarkan kebijakan strategis untuk jangka panjang pada masa akhir jabatan Menteri di Kabinet sebelumnya. “Yang kami ketahui, Bapak Presiden telah menginstruksikan para pejabat Menteri untuk tidak merelease keputusan-keputusan maupun kebijakan strategis dalam masa transisi pemerintahan yang baru”, tambah Silmy.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Vice Chairman IISIA, Ismail Mandry. Ia berpendapat adanya Permenperin 32 dan 35 tahun 2019 akan membuat industri baja dalam negeri semakin memprihatinkan. “Ketentuan impor yang diatur dalam Permenperin 32 dan 35 tahun 2019 akan membuat produk baja impor semakin membanjiri pasar dalam negeri khususnya di produk hilir. Hal tersebut tentu akan berdampak pada penyerapan produk hulu. Yang lebih memprihatinkan terkait penerbitan Permendag 84/2019 dimana ketentuan-ketentuan yang diatur tidak sesuai dengan tata niaga impor/ekspor scrap industri besi dan baja yang berlaku secara internasional, seperti transaksional, direct shipment, homogenitas, impurities, dan lainnya”, ujar Ismail yang juga merupakan manajemen PT Master Steel.

Sependapat dengan Ismail Mandry, Djamaluddin Tanoto yang merupakan Vice Chairman IISIA dan Komisaris Utama PT Gunung Raja Paksi menyampaikan bahwa scrap merupakan bahan baku produsen peleburan besi dan baja. “Pasokan scrap sebagai bahan baku produsen peleburan besi dan baja perlu terintegrasi dan berjalan dengan lancar agar tidak mengganggu kegiatan operasional”, imbuhnya.

Dukungan penuh dari Pemerintah melalui implementasi kebijakan dan perubahan regulasi yang berpihak kepada industri baja nasional sangatlah diperlukan. Tanpa adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah, industri baja nasional tidak akan dapat bertahan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dan memberikan kontribusinya terhadap perbaikan ekonomi nasional dan terwujudnya kemandirian industri. “Pengendalian importasi besi dan baja melalui kebijakan yang berpihak kepada industri dasar seperti baja sangat bergantung pada komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholders. Pemberian Pertimbangan Teknis erat kaitannya dengan keseimbangan antara kebutuhan baja dan kemampuan pasok baja domestik. Hal yang sama pentingnya dengan SNI, penerapan SNI baja dari hulu hingga hilir sebagai salah satu pemenuhan sektor konstruksi harus diberlakukan secara wajib untuk menjaga kualitas serta keamanan dan keselamatan bagi pengguna akhir baja”, tutupnya.

(Adv)

Tinggalkan Balasan