Berikut 7 Poin UU Cipta Kerja Yang Dikhawatirkan Buruh.

Lembarberita – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law telah mendapat pengesahan untuk menjadi UU dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Terbitnya beleid baru memicu pro-kontra di kalangan masyarakat terutama para buruh.  

Sejumlah elemen organisasi buruh menyuarakan penolakannya meski pemerintah mengklaim pembahasan telah mengajak seluruh pemangku kepentingan.

Sekjend Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Saepul Tavip, menilai pemerintah tidak terbuka dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut. KRPI menuding pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha untuk membuat draft RUU Cipta Kerja.

“Padahal Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu UU, namun dalam kenyataannya, pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat tidak dilibatkan,” ujarnya.

KRPI, lanjutnya, akan menempuh jalur perlawanan berikutnya yakni dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh isi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.

Berikut poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang ditolak oleh elemen buruh:

1. Penghapusan UMK dan UMSK

Poin pertama dari RUU Cipta Kerja yang ditolak buruh adalah rencana penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK pun harus tetap ada.

Dia pun menekankan, tidak benar jika UMK Indonesia lebih mahal dari negara-negara ASEAN lainnya.

“Kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan upah minimum di Vietnam,” ujar Said, dikutip dari website KSPI.

Said menambahkan, UMSK pun harus tetap ada, sebab tidak adil jika sektor otomotif, pertambangan, dan sebagainya, memiliki upah minimum yang sama dengan perusahaan tekstil, dan sebagainya.

“Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara,” tambahnya.

2. Pengurangan Nilai Pesangon

Buruh juga menolak pasal RUU Cipta Kerja yang memicu pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan menjadi 25 bulan, dengan metode 19 bulan dibayar pemilik usaha sedangkan 6 bulan lainnya ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan.

Meskipun muncul skema baru yakni 23 bulan dibayar pengusaha dan 9 bulan dibayar BPJS ketenagakerjaan, tetap saja hal itu tidak masuk akal.

“Tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 9 bulan, dari mana BPJS mendapat sumber dananya?,” Kata Said.

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Buruh pun menolak pasal yang mengatur mengenai tidak adanya batasan waktu status kontrak pekerja, sehingga buruh berpotensi berstatus kontrak seumur hidup.

Konsekuensi yang terjadi jika pasal ini terlaksana, buruh tidak bisa mengakses berbagai hak yang seharusnya ia terima.

RUU Cipta Kerja juga berpotensi memunculkan sistem kontrak dan outsourcing seumur hidup. Hal ini tentu ditolak keras oleh para buruh.

4. Outsourcing

Pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh dialih dayakan (outsourcing). Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Buruh menolak outsourcing seumur hidup.

Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh dan ini akan dilakukan penolakan besar-besaran.

Dia juga mempertanyakan, siapa yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing? Sebab tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP.

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapai konpensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Pertanyaannya, bagaiamana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu tahun? Berarti buruh kontrak tidak akan mendapatkan konpensasi.

“Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?” Tegas Said Iqbal.

5. Jam Kerja Eksploitatif

RUU Cipta Kerja pun akan menghadirkan masalah lain yakni jam kerja yang eksploitatif. Hal ini tentu saja ditolak dengan tegas oleh para buruh.

Jam kerja yang berlebihan tentu berbahaya karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan di tempat kerja.

6. Penghilangan Hak Cuti dan Hak Upah Atas Cuti

Dalam RUU Cipta Kerja, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan terancam hilang, dan hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Begitu pun dengan cuti panjang yang juga berpotensi hilang.

7. Hilangnya Jaminan Pensiun dan Kesehatan

Akibat adanya kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi para buruh hilang. Itu sebabnya, buruh memasukkan aturan ini ke dalam tuntutan pembatalan pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak dua juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” kata Said Iqbal.

(red)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *