Perihal Penambangan di Gunung Mokol, Pengelola Kedepankan Musyawarah

Lembarberita.co.id, SerangMancak Masuk Kawasan Industri dan Pertambangan, menanggapi pertambangan batuan yang dilaksanakan PT Cahaya Fajar Sodiq (CFS) di Gunung Mokol Kp Kedung Desa Batu Kuda, Kec Mancak, Kab Serang, penanggung jawab lapangan H Asysyauqoni ST mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal melaksanakan ketentuan yang diarahkan Pemerintah Daerah selaras dengan perizinan dan amdal yang dimiliki perusahaannya.

“Kalaupun ada keluhan soal debu dalam bidang pertambangan itu hal biasa. Dan perusahaan kami akan berbuat seoptimal mungkin untuk mengurangi dampak debu dari mesin penggiling batu (cruhser) demi menjaga lingkungan sekitar,” tandasnya, kepada Media di sebuah Rumah Makan di Kawasan PCI Cilegon.

Menurut Oni, panggilan singkatnya, pihaknya menjamin bahwa mesin chruser yang digunakan PT Cahaya Fajar Sodiq saat ini telah mengalami modifikasi dan mampu menekan penyebaran debu hingga empat puluh persen. “Insya Allah, mesin chruser yang kita gunakan mampu menekan keluarnya debu hingga 40 persenan. Dan lokasi perusahaan kami juga letaknya 1 kilometer dari pemukiman masyarakat, sementara beberapa perusahaan lain ada lokasinya yang berjarak antara 100 – 300 meter dari pemukiman masyarakat, tak ada yang mengeluhkan,” terangnya.

Soal adanya sanggahan kompensi perusahaan terhadap masyarakat sekitar, alumnus tehnik sipil ITB ini menjelaskan, bahwa kompensi perusahaan terhadap masyarakat sekitar telah dijalankan. Namun karena produksi perusahaan yang seharusnya 600 meter kubik per hari, hanya dapat dilakukan antara 300 – 400 meter kubik per hari, sehingga kompensi kepada masyarakat sekitar sebesar Rp 500 ribu, hanya dapat diberikan sebesar Rp 250 ribu. “Kami mohon maaf kepada masyarakat sekitar atas hal ini. Insya Allah, bila produksi perusahaan sesuai dengan target, kami akan memberikan kompensasi sebesar Rp 500 ribu,” tandasnya.

Berkembangnya isu soal penolakan warga, H oni membantah, bahwa hal itu tidak benar adanya penolakan dari warga. Warga di sebelah kiri perusahaan keseluruhannya telah sepakat dengan perusahaan. “Memang ada beberapa warga yang tinggal di sebelah kanan perusahaan yang masih menuntut hal-hal lain, yang seharusnya bukan tanggung jawab perusahan. Yang pasti, perusahaan kami lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat,” tuturnya.

Kec Mancak Masuk Kawasan Pertambangan dan Industri

Secara geografis Kec Mancak berada antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah yang bergantung pada potensi perkebunan dan pertambangan mineral non logam.

Berdasarkan Peraturan Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031, dijelaskan bahwa Kecamatan Mancak menjadi salah satu kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Serang (Pasal 42 ayat 5).

Dalam Perda Kabupaten Serang Nomor 10/211 tersebut juga menyebut, bahwa Kecamatan Mancak termasuk salah satu wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri berskala besar dan menengah dalam jenis industri logam dasar atau hulu, kimia dasar dan maritim. Sedangkan empat kecamatan lainnya, yaitu Kec Bojonegara, Pulo Ampel, Anyar dan Kramatwatu (pasal 43 ayat 2).

Sejalan dengan itu, Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Euang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030, menyebutkan kawasan peruntukan pertambangan meliputi : pertambangan mineral dan batuan, batubara, pemanfaatan panas bumi dan pertambangan minyak dan gas yang pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi dan kabupaten/kota (pasal 53).

Terkait pula dengan usaha di bidang pertambangan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kepastian hukum kepada stakeholder yang bergerak di bidang pertambangan dan usaha pertambangan.

Pasal 160 UU Nomor 4/2009 menyebutkan, bahwa setiap orang atau badan yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta (butir 1). Dan bila melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan dengan paling banyak Rp 10 miliar.

Sementara Pasal 162 menyebutkan, bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.

(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *