Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. : Hukuman Mati Tak Jamin Korupsi Berkurang

Lembarberita.co.id, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif, tak sepakat jika hukuman mati diterapkan kepada koruptor. Menurutnya, hukuman mati juga tak terbukti membuat tindakan korupsi berkurang.

Dikatakan Syarif, negara-negara yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru, serta Singapura, tak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

“Siapa (negara) yang masih ada pidana matinya untuk koruptor? Tiongkok. Skor IPK Tiongkok berapa? 40. Kita 38. Jadi secara kalkulasi enggak ada hubungannya dengan IPK (tingkat korupsi) suatu negara dengan hadirnya pidana mati,” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/12).

Syarif juga menyatakan hukuman mati tak bisa mengurangi tingkat kejahatan di sebuah negara. Menurutnya, justru tingkat kejahatan tetap tinggi di negara yang menerapkan hukuman mati.

Ia lantas menyebut Indonesia sudah beberapa kali menerapkan hukuman mati dalam kasus narkoba. Namun, kata Syarif, peredaran narkoba masih saja terjadi di Tanah Air.

“Jadi bila dibilang (hukuman mati) membuat deterrent effect (efek jera) lebih banyak, itu dipertanyakan. Itu juga harus kita pikirkan,” ujarnya.

Selain itu, Syarif mengatakan penerapan hukuman mati bakal mempersulit kerja sama antarnegara dalam mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, negara yang sudah menghapus hukuman mati tak akan mau memberikan bantuan.

Ia mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan di Garuda Indonesia yang melibatkan Rolls-Royce, perusahaan asal Inggris. Menurutnya, Inggris tak akan membantu Indonesia jika menerapkan hukuman mati.

“Jadi nanti akan menyulitkan kerja sama antarnegara kalau pidana mati itu ada di dalam UU Tipikor,” tuturnya.

Syarif menyatakan hukuman mati sebetulnya sudah di atur dalam UU Tipikor saat ini. Hukuman mati bisa dipakai jika perbuatan dilakukan berulang dan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan bencana alam.

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan juga menilai hukuman mati belum terbukti efektif menimbulkan efek jera dan mengurangi tingkat korupsi. Menurutnya, sampai hari ini juga tak ada studi terkait efektifitas pidana mati.

“Saya lebih percaya pada, kalau kita bisa meningkatkan koruptor yang dihukum, sekalipun hukuman yang tidak terlalu berat itu akan jauh lebih efektif ketimbang ada seribu koruptor satu dipidana mati,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor selama rakyat berkehendak. Jokowi menyatakan pemerintah siap untuk memasukkan hukuman mati itu dalam UU Tipikor.

Kaji Hukuman Mati Koruptor

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Muhammad Mahfud MD menyatakan, rencana hukuman mati koruptor yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo, bisa dimasukkan dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP).

Sejauh ini, RKUHP sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2020 di DPR. “Kalau inginnya lebih tegas lagi bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa diselipkan di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang sedang akan dibahas lagi,” kata Mahfud di Jakarta.

Mahfud mengklaim, langkah memasukkan hukuman mati ke dalam RKUHP merupakan upaya tegas pemerintah dalam memberantas korupsi di tanah air.

Menurutnya, ketentuan hukuman mati yang telah tercantum dalam UU No. 20 tahun 2001 masih belum tegas penerapannya.’

Ia berpandangan, UU Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur hukuman mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadinya bencana alam dan keadaan negara dalam kondisi krisis. “Nah itu enggak pernah diterapkan,” kata dia.

Presiden Joko Widodo mewacanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Menurutnya, itu bisa saja diterapkan jika memang dikehendaki oleh masyarakat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin setuju. Menurutnya, dari sudut pandang agama, hukuman mati memang boleh diterapkan.

Wacana yang dilontarkan Jokowi, juga menuai penolakan. Bahkan dari partainya sendiri, yakni PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, lebih suka jika koruptor dimiskinkan atau dipenjara seumur hidup, guna melahirkan efek jera. Dia tidak sepakat jika harus diberi hukuman mati.

“Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita harus hati-hati, karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang. Kita harus merawat kehidupan itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Amnesty International Indonesia juga menentang rencana pemerintah soal hukuman mati bagi koruptor. Bukan berarti anti terhadap pemberantasan korupsi. Amnesty menilai, hukuman mati cenderung tidak manusiawi.

“Hukuman mati itu kejam, tidak manusiawi. Selain itu juga tidak menimbulkan efek jera di berbagai negara,” ujar Usman di gedung dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *