Warga Protes, Perusahaan Milik Anak Pejabat Cilegon jadi Subkon Proyek Rp7 M

Lembarberita.co.id, Cilegon – Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, saat ini tengah berjalan dan akan memasuki tahap Pematangan Lahan dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).

Ironisnya, proyek senilai Rp7 miliar yang bersumber dari APBD Kota Cilegon tersebut dan dimenangkan oleh PT Monodon Pilar Nusantara (MPN), belakangan menuai pro kontra dari
warga.

Bukan dalam pelaksanaan proyek yang memicu pro kontra, namun dalam hal penentuan perusahaan mitra alias sub kontraktor (subkon) dari PT Monodon Pilar Nusantara.

Sumber Lembarberita.co.id, di lingkungan Kota Cilegon menyebutkan, perusahaan pemenang tender menggandeng PT Tunggal Hadi Nusantara sebagai subkon yang notabenenya adalah anak dari salah satu pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon. Padahal, sebelumnya sejumlah tokoh pemuda dan warga di wilayah Kecamatan Grogol sempat menyodorkan perusahaan milik warga setempat untuk dijadikan subkon dari perusahaan pemenang tender.

“Tapi perusahaan pemenang tender lebih memilih perusahaan (subkon,red) milik anak Camat. Inilah yang memancing reaksi dan protes warga. Kam kesannya ada pengkondisian,” beber sumber yang minta namanya dirahasiakan tersebut, Selasa (12/11/19).

Menurut sumber, awalnya PT Monodon Pilar Nusantara memberikan kesempatan untuk masyarakat di lingkungan Kelurahan Grogol yang memiliki perusahaan untuk mensupplai bahan
baku pembangunan TPT di JLU. Nah, saat proses penawaran harga, Direktur PT MPN menerima dengan baik. Namun belakangan, ada pertemuan di Kantor Kelurahan Grogol, yang isunya membahas penentuan perusahaan subkon.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Suhemi mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Lurah Grogol Suhaemi, Bhabinsa, Camat Grogol Hudri Hasun beserta sejumlah orang lainnya.

“Nah pas lagi kumpul disitu Pak Camat memutuskan secara sepihak bahwa yang memenangkan tender (subkon,red) adalah anaknya pak Camat,” jelas sumber yang mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan.

Semestinya, lanjut sumber, secara sistem yang menentukan pemenang tender terkait bahan baku TPT tersebut adalah direktur PT MPN bukan kewenangan Camat.

“Dalam pertemuan itu malah yang menentukan pak Camat bukan Direktur Monodon, bahkan pak Syamsudin selaku Direktur PT Monodon tidak hadir dalam musyawarah itu,” tuturnya.

Terpisah, Humas PT MPN, Didin, membenarkan bahwa PT Tunggal Hadi Nusantara merupakan
perusahaan subkon untuk memenuhi kebutuhan material pada proyek JLU tersebut.

“Memang yang mensupplai bahan baku untuk pembangunan TPT di JLU, SPK (Surat Perintah Kerja)-nya sudah di serahkan ke perusahaan milik pak Anis, anak dari Camat Grogol,” jelasnya
Sayangnya, Didin mengaku lupa saat ditanya nilai kontrak kerja antara PT MPN dan PT Tunggal Hadi Nusantara selaku subkon dalam pengadaan bahan material proyek JLU.

“Memang penyuplainya adalah perusahaan milik pak Anis dan sudah berjalan dua hari dari kemarin, untuk nilainya saya lupa nanti dilihat lagi,” tukasnya.

Lakukan Mediasi

Atas dugaan pengkondisian pemenang perusahaan subkon ini, sejumlah pemuda dan warga Kelurahan Grogol yang terdampak langsung proyek JLU, menyampaikan protes kepihak Kelurahaan. Kemudian pihak Lurah Grogol, Camat Grogol, Direktur PT MPN, Bhabinsa, Babinkamtibmas serta sejumlah tokoh menggelar mediasi di Aula Kantor Kelurahan Grogol, Senin (12/11/19) pagi.

Mediasi pun dilakukan untuk meredam reaksi warga di Kelurahan Grogol atas dugaan pengkondisian perusahaan subkon tersebut.

Pantauan tim Lembarberita.co.id, dalam mediasi tersebut disampaikan bahwa PT MPN tidak bisa mengakomodir keinginan warga yang meminta agar perusahaan milik warga setempat
dilibatkan sebagai perusahaan subkon.

Itu lantaran PT MPN telah menetapkan PT Tunggal Hadi Nusantara sebagai pemenang dalam seleksi perusahaan subkon yang menyuplai kebutuhan material tanah urugan.

Sebagai solusinya, PT MPN menawarkan akan memberikan kompensasi berupa uang Rp20 ribu per mobil yang mengangkut material tanah urug pada pada proyek JLU.

Namun, dalam mediasi tersebut deadlock lantaran tidak ada kesepakatan antara warga dengan perusahaan pemenang tender proyek JLU. Apalagi, warga belum menyetujui kompensasi yang ditawarkan oleh PT MPN tersebut.

“Masih kami pertimbangkan,” ujar salah satu warga yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Sayangnya, Camat Grogol Hudri Hasun belum mau memberikan klarifikasi terkait keterlibatan anaknya dalam proyek Rp7 miliar tersebut.

Dalam beberapa kesempatan Hudri Hasun enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan pengkondisian perusahaan subkon dimaksud.

“Tidak benar, itu cuma isu. Sudahlah
nggak usah diberitain,” ujar Hudri, beberapa hari lalu.

(tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *