Krakatau Steel Diduga Timbun Ratusan Ribu Ton Limbah B3 Hingga Menahun

Lembarberita.co.id, Cilegon – PT Krakatau Steel (KS) diduga menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan jumlah mencapai ratusan ribu ton.

Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) menyebutkan, jenis limbah B3 yang disinyalir tersimpan selama bertahun-tahun di kawasan pabrik PT KS tersebut adalah slag steel atau limbah hasil peleburan baja.

“Itu (limbah B3,red) jumlahnya disinyalir ada sekitar 300-400 ribu ton. Dan sudah bertahun-tahun menumpuk di dalam. Jelas itu melanggar aturan yang ada,” beber Ketua LPLHI Kota Cilegon Sahri Mahesa kepada Awak Media, Jumat (20/9/19).

Menurut Sahri, PT KS diduga kuat melanggar Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Dimana, dalam PP tersebut, limbah B3 itu tidak boleh ditimbun lebih dari 90 hari.

“Apalagi kalau sampai bertahun-tahun ditimbun jelas menyalahi aturan,” tambahnya. Sahri mensinyalir, menumpuknya slag steel tak lepas dari aturan yang diberlakukan pengelola limbah di PT KS kepada perusahaan rekanan pemanfaat limbah.

Dimana, kata Sahri, setiap perusahaan pemanfaat yang menjadi vendor diwajibkan membayar Rp35 per kilonya jika ingin mengambil limbah slag steel yang ada di PT KS.

“Selain perusahaannya (pemanfaat limbah B3,red) harus berizin, pihak vendor harus membayar Rp35 untuk satu kilo slag steel. Nah ini kan yang menjadi persoalan,” ungkapnya.

Sahri melanjutkan, dalam PP 101 tahun 2014 sejatinya perusahaan penghasil limbah wajib mengeluarkan limbah B3 kepada perusahaan pemanfaat. Pihak penghasil, lanjutnya, pun wajib mengeluarkan cost alias ongkos angkut kepada perusahaan pemanfaat.

“Jadi bukan perusahaan pengumpul atau pemanfaat yang harus membeli dari penghasil. Tapi penghasil yang mengeluarkan cost untuk mengeluarkan limbahnya. Apalagi BUMN (PT KS,red) itu tidak boleh jual-beli limbah,” imbuhnya.

Sahri pun mengancam akan melaporkan persoalan pengelolaan limbah B3 PT KS ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Itu jika PT KS tidak segera membenahi masalah tersebut.

“PT KS ini terindikasi melanggar UU 32 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancamannya jelas bagi yang melanggar pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000. Ini yang akan kita dorong agar Kementerian LHK menegakkan aturan,” tandasnya.

Lebih jauh Sahri melanjutkan, slag steel sejatinya memiliki nilai ekonomis. Seperti misalnya, di Surabaya slag steel digunakan untuk proyek infrastruktur karena kekuatan infrastruktur jika menggunakan slag steel lebih baik daripada material batu-batuan yang justru berdampak merusak lingkungan hidup.

“Kita berharap PT KS ini mau menggandeng pemerintah daerah untuk bagaimana mengelola slag steel ini seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya. Artinya masalah pengelolaan limbah B3 ini tentu ada solusi jika PT KS punya niat menyelesaikannya,” imbuhnya.

Sementara informasi lain yang dihimpun Awak Media, limbah slag steel PT KS dikelola oleh PT Purna Baja Harco (PBH), anak perusahaan PT KS sendiri.

Nah, PT PBH itulah yang memiliki kewenangan untuk menentukan perusahaan pemanfaat mana yang diizinkan mengambil limbah slag steel dari PT KS.

Namun dari penelusuran Awak Media, PT PBH mengantongi izin pemanfaat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlaku mulai 5 Juli 2013 hingga 5 Juli 2018. Dalam artian belum ada perpanjangan izin.

Informasi soal perizinan PT PBH ini pun diperkuat oleh keterangan yang disampaikan salah satu pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten.

“Setahu saya sampai saat ini tidak ada usulan perpanjangan izin dari perusahaan dimaksud (PT PBH,red). Kalau memang masa berlaku izin sampai 5 Juli 2018, ya jelas dia harus melakukan perpanjangan izinnya,” beber pejabat yang enggan disebutkan namanya itu.

Peyimpanan Maksimal Setahun

Sementara Manager Corporated Comunnication (Corcom) PT KS Seno Wahyurinarso memastikan tidak mungkin slag steel disimpan selama bertahun-tahun. Jumat, (20/9/2019).

Sebab, pada pasal 28 PP 101 tahun 2014 disebutkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus itu masa penyimpanan maksimal 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan.

“Jadi bukan 90 hari. Kalau yang 90 hari itu untuk limbah B3 yang dihasilkan 50 kilo per hari atau lebih. Kalau limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, itu maksimal 365 hari,” jelasnya.

Seno memaparkan bagaimana alur pengelolaan limbah B3 jenis slag steel di PT KS. Jadi, dapur (EAF) dari mesin produksi PT KS menghasilkan slag steel. Kemudian slag dibagi ke dua bagian yakni slag yang langsung diolah oleh PT PBH dan yang slag yang masuk ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik PT KS.

Selanjutnya, kata Seno, PT PBH kemudian melakukan pemilahan mana yang masuk kategori metal dan slag proses. Setelah dipilah oleh PT PBH, material jenis metal kemudian dikembalikan ke PT KS untuk diproses menjadi bahan baku pembuatan baja.

Sementara, slag proses masuk ke TPS. Slag proses inilah yang dinamakan by product yang dikelola oleh Direktorat Pemasaran PT KS yang masuk kategori limbah B3.

“Nah, slag proses itulah yang bisa dijual dengan harga Rp35 per kilo kepada perusahaan pemanfaat yang berizin. Jadi tidak ada fungsi pemanfaatan di PT PBH. PT PBH pekerjaannya hanya memilah mana yang metal mana yang slag, bukan sebagai pemanfaat,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan kaitan PT KS dengan PT PBH dalam pengelolaan slag steel. PT PBH, merupakan anak, bahkan cucu perusahaan PT KS yang diberikan tugas untuk melakukan pemilahan slag steel.

Adapun PT KS mengeluarkan cost kepada PT PBH untuk jasa pemilahan tersebut. “Jadi sekali lagi, PT PBH ini bukan pemanfaat. KS membayar jasa atas pekerjaan pemilahan slag yang dilakukan PT PBH,” tandasnya.

Sayangnya Seno tidak menjelaskan ketika ditanya berapa cost yang dikeluarkan oleh PT KS untuk membayar jasa pemilahan yang dilakukan PT PBH. “Waduh, saya nggak paham kalau sampai sejauh itu. Itu urusan Direktorat Pemasaran,” pungkasnya.(Lidya/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *