FSBKS Di Duga Palsukan Tanda Tangan Surat Kuasa Anggotanya

Lembarberita.co.id Cilegon – Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel(FSBKS) di duga memalsukan tanda tangan surat kuasa para anggota FSBKS sebanyak 75 orang. Rabu, 4 September 2019

Salah satu buruh yang merasa tidak menanda tangani surat kuasa tersebut, menjelaskan bahwa surat kuasa itu akan digunakan untuk membantu pengambilan pesangon dari PT. Krakatau Steel Cilegon.

“Surat kuasa ini untuk membantu kami mengambil pesangon tetapi tidak langsung di serahkan pesangonnya kepada kami, bahkan kami disuruh nunggu selama tiga bulan, itu pun belum pasti kapan pencairannya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, semua anggota diberikan dua pilihan oleh Ketua Unit FSBKS terkait uang pesangon tersebut.

“Jadi kalo ngambil satu PMTK nanti di pekerjakan kembali, tetapi hanya dapet setengah pesangon, kalo mengambil dua PMTK itu di anggap mengundurkan diri, dan tidak bisa bekerja lagi, gitu kata ketua,” singkatnya.

Ia menambahkan, adanya pemalsuan tanda tangan di surat kuasa, kami sebagai anggota merasa di rugikan, dan kami sepakat akan melaporkan ke pihak hukum. “Kami sudah sepakat, kalau tidak ada permintaan permohonan maaf dari pengurus, kami akan tempuh jalur hukum,” imbuhnya.

Saat di konfirmasi Lembarberita.co.id terkait pemalsuan tanda tangan dan adanya pilihan tersebut, Ketua Umum FSBKS Cilegon Sanudin mengatakan, surat kuasa tersebut sudah dicabut dan pihaknya mengakui pemalsuan tanda tangan tersebut.

“Surat kuasanya sudah di cabut, dan permasalahan pemalsuan tanda tangan, iya okelah kalo gitu ini sebuah kekeliruan dari temen temen,” ucapnya.

Sanudin menjelaskan, untuk pilihan satu atau dua PMTK tersebut, awalnya pihak PT. Krakatau Steel yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan vendor dan buruh sesuai undang – undang no 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 1 tentang ketenagakerjaan.

“Awalnya itu terkait pemutusan kerja dari PT. Krakatau Steel ke sembilan vendor PT. Krakatau Steel, lalu pemberian hak atas putus kerja sesuai pasal 156 ayat 1, jadi kita berasumsinya kalo di cut berarti peralihan masih bisa bekerja kembali, tetapi pemutusan hubungan kerjanya dengan vendor bukan dengan karyawannya gitu,” jelasnya.

Lanjut Sanudin, pihaknya kembali lagi ke PT. KS mempertanyakan pemutusan kerja tersebut apakah dengan vendor saja atau dengan karyawannya juga. “Ini kita diputus kerja vendornya saja atau beserta karyawannya, mereka bilang beserta karyawannya, kalo begitu bukan pasal 156 ayat 1 dong, tetapi pasal 156 ayat 2 dan akhirnya disepakati pasal 156 ayat 2 itu, jadi isu satu dan dua itu yang bergulir di para buruh,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, untuk pembayaran pesangon buruh tersebut langsung dari vendor ke karyawan tidak melalui FSBKS. “Jadi pembayaran pesangon yang sudah menandatangani tanggal 31 Agustus 2019 kemarin itu tidak ke kami, tetapi melalui PT Vendor langsung ke karyawan masing – masing,” pungkasnya.

Untuk diketahui Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjelaskan,

a. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.

b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau

d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.

Selain itu, Dalam pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dijelaskan, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon PHK dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2) ketentuan dan cara perhitungan uang pesangon.

(Lidya/Red).

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *