Soal GBHN, Mendagri Jamin Pilpres Tetap Melalui Rakyat bukan MPR

Lembarberita.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, munculnya wacana menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara, tidak akan berpengaruh pada hal politis lainnya.

Ia menyampaikan, meski PDIP mendorong amanden terbatas UUD 1945, namun pemilihan presiden akan tetap ditentukan oleh rakyat, bukan melalui MPR.

Tjahjo memastikan, bahwa penetapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tidak akan mempengaruhi pemilihan presiden ke depannya. Pemilihan presiden, tegasnya, tetap melalui rakyat.

“Tidak. Tidak ada. Aspek pemilihan tetap di rakyat,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat.

Tjahjo menjelaskan, MPR sendiri berfungsi sebagai lembaga yang melantik presiden dan wakil presiden, sehingga menurut dia wajar apabila GBHN diputuskan oleh MPR.

“Apabila ada presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, yang mengangkat kan MPR, tidak diberi lagi, dia ada spesifikasi yang lembaga lain tidak punya. Sehingga wajar kalau GBHN akan diputuskan di MPR,” ungkap dia.

Tjahjo melanjutkan, terkait apakah GBHN benar akan diputuskan oleh MPR atau tidak, hal itu tergantung pada keputusan musyawarah dari MPR nantinya.

“Ya tergantung musyawarah antar partai yang punya perwakilan di MPR, karena kan sistem itu sistem kepartaian, sistem perwakilan dalam membangun aspek ketatanegaraan yang lebih komprehensif,” jelas dia.

Diketahui, usulan menghidupkan kembali GBHN adalah hasil dari Kongres V PDIP di Bali pada 8-11 Agustus 2019. Dari hasil keputusan tersebut, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu ingin menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara, yang menetapkan GBHN.

“Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional, perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NKRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan,” demikian bunyi salah satu hasil Kongres V PDIP.

Sebelumnya, sejumlah politisi mulai menyatakan dukungan untuk wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Draft amandemen UUD 1945 tentang pemunculan kembail GBHN ini, sudah dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak beberapa bulan lalu.

Drafnya sudah diserahkan ke masing-masing fraksi, dan akan dibahas lagi dalam rapat penutupan masa akhir jabatan MPR pada 27 September 2019 mendatang.

Salah satu politisi yang menyatakan dukungan, misalnya Sekjen Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

“Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas, berkaitan GBHN,” kata Hasto, beberapa hari lalu, usai Kongres V PDIP di Bali, pada Sabtu (10/8).

Dukungan serupa datang dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil.

“Menurut saya, Indonesia penting memiliki panduan arah pembangunan nasional jangka panjang yang mirip GBHN, tapi nanti namanya bukan GBHN, misalnya untuk 50 tahun atau 25 tahun. Memuat panduan arah pembangunan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ideologi, dan sebagainya,” kata politisi PKS Nasir Jamil di Jakarta, Jumat (9/8).

“Meskipun presidennya ganti, tapi arah pembangunan nasional tetap dilanjutkan,” ujar Nasir. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *