KPU Larang Koruptor Ikut Pilkada 2020

Lembarberita.co.id, Jakarta – Komisioner KPU, Pramono Ubaid Thantowi, sangat mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar mantan napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Setentak 2020 mendatang.

Dia menilai, usulan tersebut sejalan dengan gagasan yang diusung KPU. “Sangat mendukung,” kata Pramono di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Pada Pileg 2019, KPU sempat melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di Pemilu 2019. Salah satu kasus yang disorot KPU, adalah kasus korupsi yang menjerat Bupati Kudus, Muhammad Tamzil.

Pramono menegaskan, sebenarnya peraturan terkait melarang napi koruptor itu sudah ada pada Pemilu 2019. Namun, penerapannya terhambat, lantaran sejumlah caleg eks napi koruptor menggugat peraturan tersebut, ke Mahkamah Agung.

Dalam putusan itu, MA mengabulkan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terkait pelarangan tersebut. MA menilai, aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kalau pemerintah dan DPR menyetujui gagasan ini, maka tentu KPU akan sangat berterimakasih. Sehingga apa yang kemarin diusung KPU untuk larangan mencalonkan kembali dalam pilkada mendapatkan landasan hukum yang lebih kokoh,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali menilai, aturan yang ada belum memungkinkan melarang mantan narapidana kasus korupsi maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Ini kan untuk Pilkada 2020. Sementara UU kita masih menggunakan UU nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada. Disana tidak ada pelarangan,” katanya, Rabu (31/7).

Amali menilai, kalau tidak ada peraturannya, lalu KPU membuat aturan melarang mantan koruptor maju di Pilkada, nanti dikhawatirkan Mahkamah Agung (MA) akan membatalkannya.

Hal itu menurut dia, sama ketika KPU membuat PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif.

“Kita di DPR sebenarnya mendukung itu, namun dulu sudah pernah dibuat namun dibatalkan juga oleh MA,” ujarnya.

Amali melihat wacana KPU membuat larangan tersebut agar seorang yang terkena masalah hukum, tidak perlu lagi masuk dalam jabatan publik seperti kepala daerah.

Dia mencontohkan dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kudus, yaitu di 2015 sudah pernah terjerat kasus korupsi lalu di 2018 dicalonkan di Pilkada Kudus.

“Jadi KPU melihat dari kasus itu, supaya tidak berulang. Namun kalau saya lebih melihat pada orangnya, tidak bisa digeneralisir. Kalau orang yang niatnya sudah mau korupsi, ya dia pasti akan melakukan itu,” katanya.

Amali mengaku setuju apabila ada larangan itu namun tidak ada aturannya sehingga jangan sampai seperti pembatalan PKPU larangan mantan koruptor menjadi caleg yang dibatalkan MA. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *