Anaknya di Polisikan Terkait Dugaan Kasus Korupsi, Gubernur Banten Marah

Lembarberita.co.id, Serang – Gubernur Banten, Wahidin Halim marah, anaknya, M Fadhelin Akbar dilaporkan ke Bareskrim Polri, terkait dugaan korupsi ke Bareskrim Polri. Fadhelin dilaporkan bersama sejumlah pejabat Pemprov Banten dan pihak swasta.

“Anak gubernur dibawa-bawa. Anak saya rekanan apa pemborong coba cari? Coba cari anak saya jadi rekanan apa pemborong gak ada. Kenapa mesti ditulis-tulis,” kata Wahidin kepada wartawan, Senin (29/7).

Wahidin Halim meminta, jika benar Fadhelin ada terlibat dugaan korupsi dibeberapa proyek, agar pelapor segera membuktikan.

Sementara itu, Uday Suhada selaku Dirut Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada membenarkan, telah melaporkan Fadhelin ke Bareskrim Polri pada Kamis (25/7).

Dalam laporan itu, diduga ada keterlibatan Fadhelin dengan 12 pejabat Pemprov Banten dan pihak swasta, terkait kasus pengadaan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 dan 2018.

Selain dugaan kasus pengadaan, juga terkait pembebasan lahan unit baru pada tahun 2017, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp21 miliar.

“Yang dilapokan ke Bareskrim, ada 13 orang, satu diantaranya, anak gubernur Banten, terkait kasus tanah dan komputer,”ujar Uday.

Diberitakan sebelumnya, Uday melaporkan tiga kasus dugaan korupsi di Provinsi Banten kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kamis (25/7).

Ketiga kasus tersebut, antara lain dua proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan kasus lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten.

Dugaan korupsi tersebut antara lain pengadaan komputer tahun APBD 2017 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp8.374.000.000 dan tahun APBD 2018 senilai Rp1.260.000.000, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, proyek pembebasan 9 titik lahan untuk membangun unit sekolah baru (USB) SMKN dan SMAN tahun APBD 2017 di dinas yang sama diprediksi kerugian negara mencapai Rp12.673.342.000 serta proyek cacat lelang pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PUPR dan proyek pembangunan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten.

Sebelumnya ALIPP telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 20 Desember 2018. Melaporkan tiga kasus tersebut, namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun yang dilakukan KPK.

“Sudah tujuh bulan lamanya kami menunggu langkah KPK, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda. Makanya hari ini saya membawa kasus ini ke Mabes Polri. Mudah-mudahan direspon secara cepat,” kata Uday.

Uday mengatakan, pola korupsi di Banten saat ini cenderung menjadi liar karena melibatkan siapa saja oknum yang mengaku dekat dengan kekuasaan.

“Sebab persoalan korupsi di Banten pasca penahanan Atut Chosiyah dan Chaeri Wardhana 2013 yang lalu, masih terus terjadi. Di era Gubernur WH ternyata juga masih ditemukan banyak kasus korupsi,” ujar Uday. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *