KPK : Bupati Kudus Kena OTT, Parpol Jangan Calonkan Mantan Koruptor

Lembarberita.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyayangkan suap jual beli jabatan yang masih menjerat kepala daerah. Atas tertangkapnya Bupati Kudus Muhammad Tamzil, lembaga antirasuah mengimbau, partai politik agar serius memilih calon.

“Dengan terjadinya peristiwa ini, KPK kembali mengingatkan agar pada Pilkada Tahun 2020 mendatang, partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Sabtu, (27/7).

Pihaknya menyesalkan terjadinya suap yang melibatkan kepala daerah, terkait dengan jual beli jabatan. KPK mengingatkan, kasus jual beli jabatan ini, tidak boleh terjadi lagi karena merusak tatanan pemerintahan.

Menurut Basaria, jual beli jabatan, juga tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk pengembangan SDM yang professional, sebagai salah satu tujuan dari reformasi birokrasi yang tengah dilakukan.

Reformasi birokrasi, juga menjadi salah satu fokus dari Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kasus ini, juga sekaligus menjadi pelajaran bagi parpol dan masyarakat, bahwa penting
untuk menelusuri rekam jejak calon kepala daerah. Jangan pernah lagi memberikan kesempatan kepada koruptor untuk dipilih,” ujar dia.

Basaria menyebut, KPK berterima kasih pada masyarakat yang memberikan informasi terkait praktek rasuah jual beli jabatan di Kabupaten Kudus.

Dia menyebut, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, dan Staf Khusus Bupati, Agus Soeranto, sebelumnya pernah bekerja sama di Pemprov Jateng. Kala itu, Tamzil pernah diputus bersalah saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008.

Tamzil mengkorupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus, untuk tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Tamzil divonis bersalah, dengan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara, dan denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang, pada Desember 2015.

Saat Tamzil menjalani hukuman di lapas Kedungpane, dia kembali bertemu dengan Agus Soeranto yang juga sedang menjalani hukuman dalam kasus yang berbeda.

Setelah bebas, Tamzil berlaga di
Pilkada 2018, dan kembali mendapatkan jabatan Bupati Kudus. “Saat dilantik menjadi Bupati, MTZ mengangkat ATO sebagai staf khusus Bupati,” ujar Basaria.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Sebagai penerima suap, Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, Staff Khusus Bupati, Agus Soeranto, dan selaku pemberi, Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan.

Sebagai Penerima, Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal
12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai Pemberi, Akhmad Sofyan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *