NCW Sambangi Poldasu, Terkait Dugaan Penggelapan Dana BPJS Karyawan RSUD

Lembarberita.co.id, Medan – Lembaga Swadaya Masyarakat National Coruption Watch (NCW), mendatangi Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Poldasu), terkait adanya dugaan Korupsi Dana BPJS Karyawan, ke Dirreskrimsus.

Kehadiran NCW ke Dirreskrimum Poldasu, pada Senin (22/7) lalu itu, adalah guna melalukan audensi pembahasan Surat laporan NCW , sebelumnya.

Ketua NCW, Herman PS mengatakan, pihaknya menemukan indikasi adanya dugaan penggelapan dan penipuan sesuai dengan surat laporan polisi yang sudah dilimpahkan ke Dirreskrimsus dengan surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor : B/ND- 524/VI/RES.7.5/2019/Ditreskrimum tertanggal 27 Juni 2019.

Kedatangan NCW ke Poldasu, diterima oleh, Kanit 3 Krimsus, Kompol Danil. Dalam hal ini, Danil meminta waktu untuk pengecekan dan mempelajari kasus, karena berkas baru dipegang.

“Akan segera kita telusuri. Kalau sudah selesai dipelajari, kita akan memanggil kembali pihak NCW untuk mengkaji kembali,” kata Danil.

Pasca pertemuan tersebut, Ketua NCW, Herman PS sebut, dari pihaknya akan menugaskan Biro Hukum NCW SUMUT.

“Karena berbagai kesibukan lainnya, untuk mengawal proses pemeriksaan surat laporan tersebut, kita terjunkan Biro Hukum kita. Apalagi dalam waktu dekat saya harus ke Jakarta. Ada urusan anak bangsa mau kita urus juga,” ujar Herman, Kamis (25/7) siang.

Seperti diketahui dalam pemberitaan sebelumnya (Baca: Sejumlah Karyawan Tuntut Dana BPJS Yang Diduga Digelapkan Oknum Pejabat), sejumlah karyawan RSUD Deli Serdang, menuntut dana BPJS yang diduga digelapkan oknum Pejabat dan kroni-kroninya. Pasalnya, daftar gaji yang ada tidak sesuai dengan apa yang diterima para karyawan itu.

Berdasarkan sumber yang didapat oleh Tim NCW, ada dugaan penyelewengan gaji karyawan honor dari bulan 1 januari 2019.

“Baik CS (Cleaning Service), maupun pegawai keamanan, di daftar gaji tertera Rp 2.450.000,- yang ada tanda tangan karyawan. Namun kenyataannya, karyawan hanya menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,” beber Herman ketika itu.

Menurut sumber, lanjut Herman, gaji itu diterima melalui saudara Fauzy dan istrinya Ruri, yang notabanenya bukan pegawai RSUD.

Kabar beredar, diduga mereka (Fauzy dan Ruri) memiliki hubungan kedekatan dengan Wakil Direktur (Wadir) 2 RSUD, Deli Serdang, dr. Asrilludin Tambunan Sp.PD alias Aci, yang merupakan anak kandung mantan Bupati Deliserdang, sebelumnya.

Mantan karyawan RSUD Deli Serdang, yang merasa sudah di PHK secara ‘sepihak, kepada NCW mengatakan dengan tegas, bahwa ada dugaan penggelapan dana BPJS Tenagakerja oleh pihak RSUD Deli Serdang.

Kemudian dari pada itu, pada tahun 2018 bulan April, gaji karyawan RSUD Deli Serdang, dipotong sebesar Rp 156.000, dari gaji yang diterima hanya Rp 1.550.000,- (lebih dari 10% dari gaji karyawan).

Adapun dalam ketentuan pemotongan BPJS Tenaga kerja untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7%, dari gaji karyawan, dengan rincian 2% dibebankan terhadap Tenaga Kerja (TK), dan 3,7% dari Pemberi Kerja.

Artinya, besaran gaji karyawan seharusnya hanya dipotong sebesar Rp 31.000,- dari ketentuan tersebut. Jika dikalkulasikan, maka karyawan dirugikan sebesar Rp 125.000,-/karyawan. Seperti diperkirakan, ada sekitar 304 orang karyawan honorer di RSUD itu.

“Tak cukup disitu, kita menelusuri ke pihak BPJS Tenaga Kerja, dan mendapatkan hasil print out rincian saldo JHT,” tambahnya.

Disitu tertulis potongan BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp 142.500,- dengan rincian Rp 50.000 dipotong dari Tenaga kerja dan Rp 92.500,- dari Perusahaan dari upah Rp 2.500.000,-.

Hasil print out dari BPJS Tenaga Kerja dan Slip gaji karyawan jelas dapat menjadi pertanyaan besar. Perbandingan apabila kita hitung, Karyawan RSUD Deli Serdang ditenggarai dirugikan berkisar Rp 1.056.000,-/bulan.

Bila dikalikan dengan jumlah karyawan yang berkisar kurang lebih 304 orang, maka sangat kuat dugaan penggelapan uang karyawan atas pemotongan BPJS, Rp 92.500 x 304 orng x 19 bulan = Rp 534.280.000,-.

Kita coba telusuri lebih dalam, ditemukan bahwa pihak RSUD mendaftarkan 3 item ke BPJS Tenaga Kerja, yaitu JHT, JKH, JKK.

Beberapa hari sebelumnya, Kabid BPJS Tenaga Kerja & Jasa Raharja, Khairil Anwar Pohan S.Mkes, menjelaskan hal-hal gaji dan pemotongan gaji karyawan tersebut.

Mirisnya, Khairil tidak menampik bahwa melaporkan gaji para karyawan sekitar Rp. 2,5 juta kepada BPJS, dan pemotongan JHT sebesar 5,7%, semua dibebankan terhadap karyawan, namun kenyataan, pihaknya hanya memberi gaji karyawan secara variasi di tahun 2018.

Untuk honorer Perawat sebesar Rp 1.550.000,-, CS dan Keamanan berkisar Rp2.500.000,-. Sementara di tahun 2019 karyawan hanya menerima berkisar Rp 1.800.000,- untuk karyawan baru dan Rp. 2.000.0000,- untuk karyawan lama.

Dalam temuan ini, NCW juga telah meminta pernyataan keberatan dari beberapa karyawan yang merasa tidak terima diperbuat demikian.

“Kasus ini, oleh kami dari NCW, sudah dilaporkan juga ke Kejati Sumatera Utara,”ujar Herman. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *