Pansel KPK Umumkan 192 Nama Capim Yang Lolos Seleksi Awal

Lembarberita.co.id, Jakarta – Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih menyatakan, dari 18 orang yang daftar, sebanyak 3 pimpinan dan 10 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK 2019-2023.

“Dari internal KPK, ada 18 orang yang daftar, yang lolos 13 orang,” kata Yenti saat mengumunkan peserta yang lolos seleksi administrasi, di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7).

Berdasarkan daftar nama pendaftar calon pimpinan KPK 2019-2023, mereka yang lolos antara lain, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Wakil Ketua 2 WP KPK Harun Al Rasyid.

Selanjutnya, Fungsional Direktorat PJKAKI KPK, Adhi Setyo Tamtomo, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Jawa Tengah, Muhammad Najib Wahito, Koordinator Wilayah VI Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha, serta Anggota Biro Hukum KPK, Anatomi Muliawan.

Selain nama-nama dari KPK, sejumlah nama yang pernah menjabat sebagai pimpinan lembaga negara lain, juga lolos seleksi administrasi.

Mereka di antaranya, mantan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki, mantan Wakil Ketua KY, Imam Anshori.

Kemudian mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mantan Ketua Komnas HAM, Muhammad Imdadun Rahmat, Mantan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, hingga Anggota DPD dari Jawa Timur, Abdul Qodir Amir Hartono.

Pansel KPK mengumumkan 192 nama lolos seleksi administrasi. Peserta yang lulus ke tahap selanjutnya, didominasi akademisi dan advokat/konsultan hukum. Total ada 40 peserta berlatar akademisi dan 39 peserta berlatar advokat.

Peserta lainnya yang lolos seleksi administrasi, yakni 17 orang berlatar belakang pegawai swasta/BUMD/BUMN, 18 orang jaksa dan hakim, 13 orang anggota Polri, 9 orang auditor, dan 43 nama lainnya berasal dari berbagai latar belakang, seperti PNS, pensiunan, wiraswasta, dan pejabat negara. (yusvin/net)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *