Gugatan Prabowo-Sandi ke MA Salah Prosedur

Lembarberita.co.id, Jakarta – Gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Agung (MA), terkait pilpres 2019, dinilai menyalahi prosedur.

Hal itu dikatakan anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Mestinya melalui proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dulu.

“Gugatan ini bukan masuk kompetensi absolut MA, karena harusnya kalau ada putusan Bawaslu, ditindaklanjuti di KPU. MA baru bisa menerima kalau ada putusan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ditindaklanjuti KPU,” ujar Fritz, di Jakarta, Kamis (11/7).

Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, yakin MA akan kembali menolak kasasi yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 di pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurutnya, Prabowo-Sandi tidak memiliki legal standing, karena gugatan sebelumnya diajukan atas nama Badan Pemenangan Nasional (BPN). Bukan Prabowo-Sandi.

“Sangat aneh kalau tiba-tiba, Pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga, tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara,” tutur Yusril.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan, telah mengirimkan jawaban selaku pihak tergugat untuk menanggapi gugatan kasasi tersebut.

Menurutnya, gugatan yang diajukan tak berbeda jauh dengan gugatan sebelumnya yang ditolak Bawaslu dan MA, yakni terkait pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019.

“Jawaban kami hampir sama dengan sebelumnya. Pelanggaran TSM itu harusnya dibawa ke Bawaslu dan bukan ke MA,” katanya.

Prabowo-Sandi diketahui kembali mengajukan gugatan kasasi ke MA terkait kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019.

Gugatan itu sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, namun ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat formil. BPN kemudian mengajukan ke MA pada Juni lalu namun ditolak dengan alasan yang sama.

Belakangan, kuasa hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo menyatakan pihaknya tak pernah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pasca-putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Nicholay mengatakan, Prabowo-Sandi hanya mengajukan permohonan kepada MA untuk memeriksa pelanggaran administratif pemilu (PAP) secara TSM.

Hal ini untuk menindaklanjuti laporan TSM yang pernah diajukan Djoko Santoso dan Sekretaris BPN, Ahmad Hanafi Rais atas putusan pendahuluan Bawaslu.

Nicholay mengatakan, Bawaslu bukan lembaga peradilan dan tidak dapat dipersamakan dengan pengadilan negeri.

Dia pun berpendapat, permohonannya itu tak bisa dikatakan ‘Nebis in Idem’ atau tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Menurutnya, MA belum memeriksa pokok/materi permohonan.(yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *