Diminta Jadi Pengacara Habil Marati Yusril Sambangi Polda Metro Jaya

Lembarberita.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku diminta untuk menjadi pengacara tersangka dugaan rencana pembunuhan empat tokoh negara, Habil Marati. Habil kini mendekam Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Yusril mengatakan keinginan untuk menjadi kuasa hukum, merupakan permintaan langsung dari Habil Mariti.

“Dia (Habil Marati) minta saya jadi pengacaranya,” kata Yusril saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Oleh karena itu, Yusril akan datang ke Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya untuk menemui politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. Namun, Yusril belum mau menyampaikan secara detail tentang tujuan kedatangannya itu.

“Nanti saya jelaskan di sana ya, apa pembicaraannya,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Polisi telah menetapkan Habil Marati sebagai tersangka, dan ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan pada Rabu (29/5) lalu. Dia diduga terlibat rencana pembunuhan empat jenderal.

Dalam pengembangan, Habil berperan menyerahkan uang sebesar SGD15 ribu atau senilai Rp150 juta kepada Kivlan Zen sebagai dana operasional untuk membeli senjata api.

Saat rilis pada 11 Juni lalu, Kasubdit I Dirtipidum Bareskrim Polri Kombes Daddy Hartadi mengatakan Kivlan lalu mencari eksekutor dan memberi target empat jenderal, yakni Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Gories Mere.

“Tersangka HM, berperan memberikan uang. Uang yang diterima tersangka KZ, berasal dari HM, maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api,” kata Daddy di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani membeberkan rekam jejak Habil Marati, kader PPP yang jadi tersangka dugaan rencana pembunuhan empat jenderal terkait kerusuhan 22 Mei.

Selama di PPP, Habil pernah menjabat sebagai bendahara umum (bendum) saat partai berlambang kakbah ini dipimpin Suryadharma Ali.

Setelah PPP dilanda konflik dualisme, Habil meninggalkan PPP yang dipimpin oleh Romahurmuziy, dan ikut ke barisan PPP pimpinan Djan Faridz. Di kubu Djan, Habil menjabat wakil ketua umum.

“Habil memang pernah jadi Bendahara Umum DPP PPP pada saat ketua umum dipegang oleh SDA. Kemudian, ketika PPP secara internal berselisih itu ada kubu Romy ada Djan Faridz, Habil ini tercatat sebagai waketum di kubunya Djan Faridz,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/6).

Lanjut Arsul Sani, pihaknya sempat bertemu Habil dalam sejumlah kesempatan. Bahkan, setelah dua kubu di PPP islah beberapa waktu lalu, Habil dicalonkan untuk menjadi anggota DPR RI di Pileg 2019 lewat daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Karena semangat kami waktu itu menampung semua kader yang mau menjadi caleg, ya kami akomodasi. Kalau enggak salah Habil menjadi caleg DPR RI dari dapil Sultra nomor 2,” kata Arsul.

Adapun terkait proses hukum di kepolisian, PPP masih akan mempertimbangkan memberikan bantuan kepada Habil. Sebab, pada dasarnya, PPP pasti memberi bantuan hukum kepada kader, dengan catatan kasusnya bukan korupsi, narkotika, atau terorisme.

Menurut Arsul, PPP akan menunggu perkembangan penyidikan di kepolisian sebelum memutuskan bantuan hukum kepada Habil. Terutama pasal yang dikenakan terhadap Habil.

“Kami lihat dulu juga dakwaannya apa, ada terorisme apa tidak, atau pidana umum biasa meskipun itu makar. Nanti kami lihat juga ya apa yang disampaikan secara resmi oleh polisi pasal-pasal yang disangkakan kepada Habil ini apa,” katanya. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *