Oknum Staf Kecamatan Jombang Kota Cilegon Diindikasi Lakukan Pungli

Lembarberita.co.id, Cilegon – Masyarakat Jombang Cilegon Banten mengeluhkan adanya indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Staf Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Adanya indikasi pungli yang dilakukan oleh staf kecamatan jombang bermula dari NS (Nama Samaran) akan membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk syarat dari pengajuan pinjaman. (8/07).

“Pertanmanya itu mba, saya dateng bersama adik saya untuk bikin SKU di Kecamatan Jombang, dan saya diarahkan ke pak ARS oleh pegawai kecamatan yang didepan itu, pas saya nemuin pak ARS, saya bilang kalau saya mau minta bikinin Surat Keterangan Usaha (SKU), dan ARS bilang “Biar lancar ini pake biaya 100.000,-” dan berhubung saya ga bawa uang segitu maka saya bilang “Pak 50.000,- aja ya”, tetapi pak ARS tidak mau, dia mau 100.000,- aja “kalau tidak 100,000,- tidak dapet tandatangan sama stempel” kata pak ARS nya ke saya,” ucap NS dengan nada kesal.

NS pun menambahkan bukan hanya dirinya saja gang diperlakukan oleh oknum kecamatan jombang tersebut.

“Mba bukan hanya saya saja yang dimintain duit oleh Pak ARS itu, tetapi ada juga Tiga Orang yang ngurus-ngurus surat dikecamatan dimintain dengan nominal yang berpariasi, bahkan ada ibu-ibu yang ngoceh-ngoceh akibat biaya yang dimintain Pak ARS itu,” jelas NS

Sementara itu Camat Jombang saat dikonfirmasi melalui tlfon selulernya, dirinya tidak mengetahui akan kejadian tersebut, dan meminta kepada Wartawa Lembarberita.co.id agar beritanya tidak dipablis.

“Waduh saya tidak tau tuh mba, klo ada kejadian yang seperti itu, soalnya saya masih baru disini, kalau bisa jangan dinaikin lah beritanya,” ujar Camat melalui Telfon selulernya.

Dilangsir dari www.kenalhumum.id, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) telah diterbitkan oleh presiden RI. Berdasarkan perpres ini, pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI memiliki 4 fungsi, yakni Intelijen, pencegahan, sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI diberikan kewenangan untuk melaksanakan Opersi Tangkap Tangan (OTT).

Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut :

Pengendali/Penanggungjawab : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Polri

Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Anggota terdiri dari unsur : Polri, Kejaksaan Agung, Kemdagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :

WEBSITE : http://saberpungli.id

SMS : 1193

CALL CENTER : 193

Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

Dengan Adanya peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) telah diterbitkan oleh presiden RI, para oknum-oknum yang mau melakukan pungli harus berfikir dua kali. Selain itu perpres tersebut sangat efektif untuk menangkal para praktik pungli.

(Lidya/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *