Terbanyak Melakukan Korupsi Adalah Anggota DPR dan DPRD

Lembarberita.co.id, Jakarta – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyebutkan, sejak 2015 hingga Juni 2019, pelaku tindak pidana tipikor paling banyak berasal dari anggota DPR dan DPRD.

KPK dalam memaparkan laporan kerja periode 2014-2019 menyebut, suap menyuap menjadi modus korupsi terbesar.

“Untuk pelaku korupsi sampai Juni 2019, pelaku yang paling banyak ditangani KPK ialah anggota DPR dan DPRD. Kalau kita melihat modus perkara yang terjadi suap-menyuap masih menjadi modus terbesar disusul modus pengadaan barang dan jasa di urutan kedua,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/7).

Lalu, untuk pelaku korupsi terbanyak, Saut mengatakan masih dari kalangan anggota legislatif. Terutama di kalangan DPR dan DPRD.

“Sedang mengenai komposisi dari tahun 2015 sampai 2019, mengenai komposisi pelaku sampai dengan Juni 2019, komposisi pelaku tikipor ditangani KPK sebagaimana di gambar, dimana anggota DPR dan DPRD masih jadi pelaku tipikor terbanyak,”terangnya.

Kemudian, sebaran wilayah peristiwa korupsi terbanyak terjadi di Pulau Jawa. Sama seperti di periode sebelumnya, Pulau Jawa masih menjadi tempat terbesar praktik korupsi.

“Kemudian dari sisi wilayah sebaran wilayah sebagai lokusnya sebagaimana diketahui menyebar dari 2015-2019 tunjukkan gambar Pulau Jawa masing-masing menjadi lokus terbesar praktik tipikor di antara Sulawesi, Bali, Pulau Jawa, Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan kepulauan kecil,” tuturnya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat ada 254 anggota dewan menjadi tersangka korupsi sepanjang 2014-2019. Dari angka tersebut, 22 orang di antaranya adalah anggota DPR.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengatakan, pihaknya mencatat, hingga sekarang telah ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Tiga di antaranya, bahkan menjadi tersangka di tahun pertama masa jabatan, yaitu Ardiansyah (Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi NasDem), dan Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura).

“Dapat dikatakan, korupsi oleh anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak, melainkan juga dilihat dari jabatan anggota tersebut,”terangnya.

Pada periode ini, sambungnya, giliran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi. Dua anggota dewan tersangka juga merupakan ketua umum partai, yaitu Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketua Umum PPP).

“Korupsi di legislatif daerah tak kalah memprihatinkan. KPK pada 2018 menetapkan belasan dan bahkan puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (44 orang), Kota Malang (41 orang), Jambi (13 orang), Lampung Tengah (6 orang) sebagai tersangka korupsi,” ujarnya. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *