Menko Polhukam : Bubarkan Jika Ada Aksi Demonstrasi di MK, Karena Ilegal

Lembarberita.co.id, Jakarta – Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Menko Polhukam Wiranto mengingatkan, tidak diperbolehkan ada aksi massa di sekitar MK.

Hal ini lantaran pihak Kepolisian jelang pengumuman putusan gugatan sengketa PIlpres, Kamis (27/6/2019) besok, tidak memberikan izin.

“Kalau ada demonstrasi berarti tidak ada izin, maka polisi berhak membubarkan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di muka umum.,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (26/6).

Ditegaskan Wiranto, apabila demonstrasi dilakukan, kepolisian dapat membubarkan aksi tersebut . “Ini semua ada di undang-undang, bukan polisi mengarang sendiri, itu saja yang sederhana. Kita tunggu saja,” katanya.

Lebih lanjut, Wiranto menyatakan, jika ada demonstrasi, berarti ada sponsor dan penggeraknya, maka aparat berwajib harus menangkap penanggung jawab demonstrasi tersebut.

Sebelumnya, Polri mengambil sikap tegas terkait pengamanan saat putusan MK soal sengketa pilpres yang akan dibacakan, pada Kamis (27/6) mendatang. Mereka tak mau kerusuhan seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu terulang.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk tidak memberikan izin demo di depan MK pada saat pembacaan putusan.

“Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya, kepada BIN, tidak memberikan izin (aksi massa) di depan MK,” ujar Jenderal Bintang Empat itu..

Mantan Kepala BNPT ini menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dalil pelarangan demonstrasi saat putusan MK dibacakan. Pada Pasal 6 disebutkan ada 5 hal yang menjadi alasan polisi tidak membolehkan unjuk rasa, antara lain mengganggu ketertiban umum dan hak asasi orang lain.

Tito mengatakan, pada aksi 21-22 Mei di depan Bawaslu, Polri sudah memberikan toleransi dan diskresi kebijakan untuk unjuk rasa di depan Bawaslu. Padahal Jalan MH Thamrin merupakan jalan protokol, maka jika dilakukan penutupan akan mengganggu publik, dan untuk saat ini, pihaknya akan mengambil tindakan tegas bagi yang nekat menggelar unjuk rasa.

Namun, dia menegaskan kepada anggotanya agar tetap berpatokan pada aturan yang berlaku dalam menghadapi demonstran.

“Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa sepanjang kalau mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan, tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam, itu protapnya,” tegas Tito. (yusvin/net)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *