Menghindari Terjadi Gesekan Kapolri Larang Demo di Depan MK

Lembarberita.co.id, Jakarta – Terkait MK akan memulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres Jumat besok, Kapolri melarang demo di MK.

Itu untuk mnghindari terjadinya gesekan. Menurut jadwal, sidang putusan akan digelar pada 28 Juni mendatang.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melarang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa pada sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

“Kami tidak perbolehkan (menggelar aksi unjuk rasa) di depan MK karena mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan hak asasi orang lain,” ujar Kapolri di Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Larangan menggelar aksi unjuk rasa juga dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan, seperti kerusuhan di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

Oleh karena itu, Tito akan memberikan fasilitas tempat lainnya untuk menggelar aksi unjuk rasa, yakni di depan IRTI dan kawasan patung kuda.

“Kami enggak mau ambil risiko. Kali ini tidak boleh ada aksi apa pun di depan MK. Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kami akan kanalisasi di depan IRTI, samping patung kuda, dan diawasi,” imbuhnya.

Diperoleh informasi, 17.000 personel dikerahkan untuk mengamankan sidang permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Sementara, TNI menerjunkan 16.000 personel untuk mengamankan sidang tersebut. (yusvin/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *