Ketua Umum LSM BPKIB Anggap Perekrutan Tenaga Kerja PT. KBS Diindikasi Melakukan Kebohongan Publik.

Lembarberita.co.id, Cilegon – Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kalimat itu tertuang dalam Undang – Undang KetenagaKerjaan no 13 tahun 2003 Bab III pasal 5, tentang kesempatan dan perlakuan yang sama.

Menurut Ketua Umum LSM Badan Pemantau Kawasan Industri Banten (BPKIB), Ir. Rd. Purdianto atau yang sering disapa Endang menyampaiakan kekecewaannya terhada PT. Krakatau Bandar Samudra, yang dimana pihak PT. KBS terindikasi melakukan tindakan pembohongan publik.

“Perekrutan Karyawan PT. KBS yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2019 itu menurut saya diindikasi melakukan pembohongan publik, yang dimana pihak KBS menyantumkan standart nilai untuk pelamar Diploma Tiga (D-3), dan Strata Satu (S-1), minimal dengan nilai Index Prestasi Komulatif (IPK) 3,0. Tetapi fakta dilapangan yang nilai IPKnya lebih dari 3,1 dan 3,2 dieliminas atau tidak lulus, kalau mau seperti ini seharusnya pihak KBS menyantumkan standart nilai IPKnya diatas dari 3,2. Agar masyarakat kota cilegon yang melamar tidak merasa dibohongin kaya gini, ujar Endang melalui telfon selulernya. (31/01/2019)

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui telfon selulernya, Nandang Hariana selaku Direktur SDM dan Keuangan membantah apa yang disampaikan oleh Ketua Umum BPKIB.

“Apa yang diutarakan oleh Ketua Umum BPKIB tidak benar, soalnya pihak KBS melakukan perekrutan karyawan yang jenjang pendidikannya Diploma Tiga (D-3), dan Strata Satu (S-1) itu sudah sesuai dengan prosudural, dan terkait dengan nilai Index Prestasi Komulatif (IPK) 3,0 itu standart minimal nilai calon pelamar bukan syarat utama untuk diterima, dan dalam perekrutan tenaga kerja inipun diselenggarakan oleh pihak independen selaku konsultan yaitu dari pihak Rumah Peradaban Banten (RPB), dan jika mba pengen lebih jelas silakan hubungi pihak Konsultanya yaitu Rumah Peradaban Banten”, ujar Nandang melalui telfon selulernya.

Diwaktu yang berbeda Isbatullah selaku Dewan Pendiri Rumah Peradaban Banten saat ditemui lembarberita.co.id disalah satu cafe yang berada diwilayah Kecamatan Purwakarta menyampaikan perekrutan tenaga kerja PT. KBS dianggapnya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum BPKIB adalah hal yang wajar dan manusiawi.

“Apa yang disampaikan oleh pak Endang selaku Ketua Umum BPKIB saya anggap wajar dan sah-sah saja, dan ini saya jadikan bahan efaluasi buat kami, seharusnya pihak BPKIB memberikan tembusan surat kepada Rumah Peradaban Banten agar informasi yang didapatkannya jelas tidak bias seperti ini”, ujar Isbat

Isbatpun menambahkan mekanisme prekrutan ada stadart dan kriterian yang harus dipenuhi oleh sipelamar tidak hanya terfokus kedalam IPK.

“Diperekrutan tenaga kerja ini pihak KBS selaku Ouner memiliki standart dan kriteria buat calon pekerjanya, seperti halnya miksimal usia sipelamar harus 27 tahun, unvetsitasnya harus Passing Gradenya B, jurusannya harus sesuai dengan yang dibutuhkan, bahkan sistem penilainyannya juga kita ambil dari nilai yang paling tertinggi, dengan menggunakan sistem rangking (peringkat).

Masih lanjut Isbat “bahkan faktanya ada juga yang IPKnya diatas 3,8 tidak lulus dengan alasan tidak memenuhi kriteria yang KBS butuhkan, yang dimana nilai Tes Potensi Akademik (TPA), Toefl (Tes Bahasa Ingris), dan tes Psikotesnya pada saat penilaiannya tidak masuk kriteria yaitu kurang dari 450, bahkan yang nilai IPKnya 3,0 bisa aja lulus tes dan mengikuti tes selanjutnya, karena sipelamar memenuhi standart penilaiannya diatas dari 450 maka hal tersebut masuk kedalam kriteria yang telah ditentuka oleh pihak ouner (KBS), dan berhak untuk mengikuti tes selanjutnya”, ujar Isbat. (Lidya/Red)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *