Deklarasi Copenhagen : “Berdiri Bersama demi Perdamaian, Keamanan dan Pembangunan” 

International Anti-Corruption Conferences (IACC) ke 18 yang dihadiri 2000 delegasi yang terdiri dari masyarakat sipil, pemerintah, lembaga multilateral, dan sektor swasta, telah usai (24/10).

Selama tiga hari, para delegasi telah bertukar ide dan pengalaman dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh dunia.

Meskipun telah banyak kemajuan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di dunia, namun dasar-dasar demokrasi dan supremasi hukum masih berada di bawah ancaman di berbagai negara.

Mulai dari terkikisnya tata kelola pemerintahan yang baik hingga meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia. Ratusan aktivis, wartawan investigasi dan pelapor diintimidasi, diserang dan dibunuh setiap tahun hanya karena melakukan pekerjaan mereka: mengekspos korupsi, menentang otoritarianisme dan berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Pembunuhan terbaru terhadap mereka yang bekerja untuk mengungkap korupsi dan kejahatan terorganisir mengingatkan kita betapa berbahayanya menyelidiki transaksi korup.

Di hari terakhir IACC, delegasi dari berbagai negara mendeklarasikan beberapa hal yang menjadi concern dalam perlawanan terhadap korupsi. Para delegasi sepakat untuk berkolaborasi dan membangun koalisi untuk bertindak bersama mengakhiri impunitas bagi para koruptor; negara-negara dan komunitas bisnis harus secara efektif menerapkan perilaku antikorupsi; memberdayakan masyarakat khususnya kaum muda untuk mencegah dan perang terhadap korupsi; menyerukan kepada pemerintah untuk melindungi kebebasan sipil dan membela hak asasi manusia terutama perannya dalam mengungkap kasus korupsi.

Konferensi ini juga menghasilkan rekomendasi pencegahan terhadap praktik pencucian uang hasil korupsi, serta memastikan koruptor tidak bersembunyi dibalik perusahaan anonym untuk menyimpan dana haram mereka di luar negeri. Deklarasi ini juga mendesak perusahaan tidak mentoleransi berbagai praktik suap dan korupsi. Sektor swasta didorong untuk lebih transparan dan bertanggungjawab, termasuk mempublikasikan identitas pemilik manfaat nyata perusahaan (beneficial ownership).

Pada penegakan hukum, konferensi ini mendorong adanya akses keadilan bagi semua, serta membangun lembaga yang efektif dan bertanggung jawab disemua tingkatan. Mendukung pelaksanaan komitmen untuk mencegah penggelapan pajak serta memastikan pembiayaan politik lebih bertanggung jawab. Mereka yang memegang jabatan publik harus berpegang pada standar perilaku yang lebih tinggi.

Isi deklarasi tersebut menjadi catatan penting bagi KPK dan menjadi PR bersama seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mewujudkan perdamaian, keamanan dan pembangunan berkelanjutan paska diselenggarakannya IACC ke 18 di Copenhagen, Denmark ini. (red/Hum/KPK)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *