Tumpang Tindih Lahan Masyarakat di Kelurahaan Kota Bumi Cilegon Harus Diselesaikan

Lembarberita.co.id, Cilegon, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Cilegon yang tanahnya diindikasi diserobot oleh oknum anggota DPRD Kota Cilegon.

Tanah seluas kurang lebih 9420 meter persegi yang diduga bersengketa tersebut adalaah milik warga Link. Serdag RT 04/8 , Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon tersebut menggugah hati Ketum PWRI Pusat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Cilegon yang diindikasi haknya dirampas oleh oknum Anggota DPRD Kota Cilegon.

Adalah seorang warga bernama Komarudin, selaku ahli waris dari Rebudin Ali, membeberkan kronologi adanya indikasi penyerobotan tanah miliknya, yang ia ketahui sejak tahun 2009 kepada wartawan yang tergabung didalam Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesi (PWRI) Kota Cilegon, (27/09/2018).

“Menurut Kakek saya, Jamhari Bin Rebudin Ali, memaparkan bahwa tanah seluas 9420 meter persegi yang berlokasi di Link. Serdag RT 04/8, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, itu adalah tanah miliknya yang diserobot oleh mantan Kepada Desa Kota Bumi yang berinisial ‘HS’. Awal dari penyerobotan itu terjadi ketika Rebudin Ali meminta bantuan kepada ‘HS’ untuk mencarikan pembeli dari tanah yang seluas 9420 M2. Selanjutnya atas dasar itu ‘HS’ meminta bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Rebudin Ali yang pada saat itu bukti dari kepemilikan tanah tersebut adalah GIRIK, karena percayanya Rebudin Ali pun memberikan Girik tersebut kepada ‘HS’ dengan harapan bisa membantu mencarikan pembili tanah tersebut. Akan tetapi, berbulan-bulan lamanya tanah tersebut tidak ada kabar beritanya dari ‘HS’. Sampai akhirnya Rebudin Ali pun mempertanyakan dan meminta kembali Girik sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut kepada ‘HS’. Akan tetapi ‘HS’ terus-terusan beralasan dan tidak memberikan Girik tanah milik Rebudin Ali hingga hari ini,” papar Komarudin.

Komarudin melanjutkan. “Pada tahun 2009, saya mencoba untuk mempertanyakan permasalahan ini kepada ‘HS’ dengan harapan ‘HS’ akan mengembalikan Girik milik Rebudin Ali kepada ahli warisnya yaitu saya. Tetapi’ HS’ itu selalu mengelak tidak mengetahui keberadaan Girik tersebut. Atas dasar rasa penasaran saya mencoba mencari tahu baik secara data otentik ataupun secara informasi kronologis dari orang tua ataupun kasepuhan yang mengetahui silsilah dari tanah tersebut. Dan ternyata tanah seluas 9420 meter persegi tersebut sudah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama Rahmatulloh yang diterbitkan pada tahun 2006,” tuturnya.

Komarudin menjelaskan, dalam pengurusan permasalahan persengketaan tanah tersebut ahli waris Rebudin Ali sudah menempuh upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kelurahaan Kota Bumi tetapi tidak membuahkan hasil.

“Dalam permasalahaan tanah ini, saya selaku ahliwaris sudah menempuh upaya mediasi di kelurahaan, tetapi tidak membuahkan hasil dari tahun 2009 hingga hari ini. Bahkan kami pun sebagai ahliwaris sudah sempat dilaporkan oleh Rahmatulloh kepada pihak kepolisian atas dasar penebangan kayu sengon yang saya jual dan pembangunan rumah di atas tanah yang diakui oleh Rahmatulloh, Padahal Kohir dari SHM atas nama Rahmatulloh itu adalah 144, sedangkan menurut surat-surat yang saya dapatkan, persil dari tanah tersebut adalah persil 6 darat 5 Kohirnya 88, maka jika Rahmatulloh mengaku kalau tanah itu adalah tanah milik dirinya itu salah karna PERSIL dan KOHIR yang tercantum di SHM atas nama Rahmatulloh itu berbeda dengan persil dan kohir dari lokasi tanah milik Rebudin Ali.” Jelas Komarudin.

Sementara itu, menanggapi persoalan tersebut, Dr. (cand) Suriyanto, SH.,MH.,MKn, selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) yang sekaligus menjadi Kuasa Hukum dari ahliwaris Rebudi Ali, menghimbau kepada Pemerintah Kota Cilegon, untuk menyelesaikan sengketa tanah Rebudin Ali ini, dan pihaknya juga menghimbau ke Presiden atas program 10 juta sertivikat tanah untuk menyelesaikan kasus-kasus tumpang tindih sertivikat seperti yang menimpa keluarga Rebudin Ali ini, jangan sampai pihak-pihak tertentu merampas tanah hak rakyat.

“Pemerintah daerah sampai Presiden untuk cepat menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat, saya dapat informasi hampir 50% tanah di Cilegon ini bermasalah,” himbaunya.

Suriyanto memaparkan, bahwa dirinya dapat informasi dari BPN bahwa tanahnya Rebudin Ali bukan tanahnya ‘R’, ia juga melihat banyak permainan atas nama pemda dan ada juga oknum DPRD yang mempermainkan tanah tersebut.

“Bidang tanah dan Kohirnya berbeda, artinya ini bukan tanahnya oknum DPRD, saya sebagai Kuasa Hukum juga Ketua Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) berharap bisa diselesaikan tanpa ada keributan,” pungkasnya. [Tim/red]

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *