Tolak Galian Tanah, Masyarakat Maja Gelar Unras

Lembarberita.co.id, Lebak – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Advokasi Masyarakat Maja terdiri dari, Gerakan Mahasiswa Maja (Gema), GP. Ansor, KNPI, Forum Petani dan tokoh Masyarakat serta tokoh Pemuda Maja melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di Kantor Kecamatan Maja, jalan kopi – sangiang, Maja Kabupaten Lebak, Rabu (04/07/2018).

Mereka melakukan aksi Unras tersebut menuntut penolakan dan menghentikan operasional galian tanah yang hilir mudik diangkut truk truk yang melintas di jalan raya Maja – Koleang.

Semenjak beroperasinya galian tanah tersebut Jalan raya Maja-Koleang menjadi kotor dan licin terlebih ketika musim hujan, jalan dipenuhi dengan ceceran tanah akibat hilir mudiknya truk yang mengangkut tanah galian, disinyalir banyaknya pengguna jalan yang telah menjadi korban.

Sumarna, Korlap Aksi menyatakan, maraknya aktifitas galian tanah hingga kini belum ada penyelesaian komperhensif yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

“Semenjak beroprasinya galian tanah tersebut Jalan Raya Maja -Koleang Menjadi kotor dipenuhi ceceran tanah akibat aktifitas truk yang memuat tanah galian.” Ujar Sumarna saat diwawancarai Lembarberita.co.id.

Dirinya melanjutnya, tidak sedikit banyak pengguna kendaraan roda dua berjatuhan, akibat jalan yang di penuhi tanah galian tersebut

“Jika galian tanah tersebut tidak segera dihentikan, maka akan terus mengancam keselamatan pengguna jalan dan kesehatan masyarakat, ” terangnya.

Adapun tuntutan yang di sampaikan massa Forum Advokasi Masyarakat tersebut ada tiga tuntutan, Pertama, tutup galian tanah tersebut sebelum adanya solusi yang berpihak terhadap masyarakat. Kedua, pihak pengusaha harus bertanggung jawab kepada korban yang sudah berjatuhan akibat jalan licin, sedangkan tuntutan terakhir, bersihkan tanah-tanah merah yang menempel dijalan.

“Besar harapan kami agar Pemerintah kecamatan maja bisa bijak dalam menyikapi masalah tersebut, ” Tutup Sumarna.

Sementara itu Camat Maja, Abdul Rohim menegaskan pengusaha galian harus mentaati peraturan yang sudah ditentukan, apabila masih membandel akan diberikan teguran keras.

“Kami selaku Pemerintah Kecamatan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk menutup usaha galian tersebut, pasalnya ada instansi yang lebih berwenang. Kami pihak pemerintah Kecamatan sifatnya hanya menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan warga, dan akan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah,” Paparnya. (Dang)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *