Dinas PU TR Kota Cilegon Diindikasi Labrak PP No 109 Tahun 2012 Tentang Tembakau

Lembarberita.co.id – Cilegon, Keuntungan iklan produk rokok memang menggiurkan. Bukan hanya bagi pengusaha periklanan dan pengusaha reklame, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah tentunya dari sektor pajak, khusus untuk iklan rokok di media luar ruang.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dengan tegas melarang pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, seperti mencantumkan kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “low Tar”, “Slim”, “Spesial”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang menggambarkan atau menunjukan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata lain dengan arti yang sama dalam produk rokok.

Selain itu iklan produk tembakau di media luar ruang (Billboard) harus memenuhi ketentuan seperti halnya tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok, tidak diletakkan jalan utama atau protokol, harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang, dan tidak boleh melebihi ukuran 72 m2

Ketua Banteng Muda Indonesia Supriyadi Saat ditemui oleh Lembarberita.co.id di kantor DPC PDIP Kota Cilegon menanggapi adanya Billboard Iklan Roko yang terpampang 24 jam di samping taman layak anak yang berada di jalur protokoler seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 termasuk kata gori pelanggaran. (04/05)

“Sudah jelas Billboard yang terpasang dan terpampang di Kota Cilegon ada beberapa titik seperti halnya yang di Simpang Kota Cilegon yang dimana tepat disamping taman layak anak, akan tetapi Pemerintah Kota Cilegon terkesan tutup mata dengan adanya produk rokok di media luar ruang yang diindiksi melangar PP No 109 Thn 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.”jelas Supriyadi

Supriyadi pun menambahkan peranan fungsi penerintah Kota Cilegon yang diindikasi tidak menjalankan peraturan pemerintah No 109/2012 Pasal 31.

“Didalam peraturan Pemerintah No 109/2012 pasal 31 untuk Billboard iklan roko yang di letakan dijalan Protokoler itu sudah termasuk pelanggaran karna ada aturan yang mengacu tetapi kenapa dinas terkait diam saja terkesan cuek dan tidak peduli apakah pihak dinas terkait tidak punya mata untuk melihat iklan roko yang segede itu.”lanjut Supriyadi

Masih lanjut Supriyadi “dan seharusnya pihak Pemerintah Daerah memberikan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok bagi kesehatan, atau bahaya mengenai penggunaan produk tembakau, sesuai yang tercantum dalam Pasal 32 jangan terkesan pembiaran seperti ini dan seharusnya kita selaku masyarakat mempertanyakan kepada bagian Pajak Daerah apakah pajak reklamenya masuk ke kas Daerah atau tidak jika masuk ke dalam kas daerah kenapa pihak pemerintah tidak memperdulikan aturan yang ada tetapi jika pajak reklamenya tidak masuk kas daerah kenapa Billboard iklan roko itu masih aja terpasang dijalan protokoler yang ada diwilayah Kota Cilegon.”tegas Supriyadi

Sementara itu Kabid Cipta Karya Dendi saat ditemui diruang kerjanya oleh Lembarberita.co.id dirinya tidak mengaku sebagai Kepala bidang dan pergi keluar ruang kerjanya lewat pintu belakang dengan tergesa-gesa. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *